badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sejumlah kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban website jaminan kesehatan warga (jamkesmas) dan garansi kesehatan daerah (jamkesda) di 33 provinsi semua indonesia.
bpk mengambil kesimpulan adanya kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo dalam jakarta, selasa.
hadi mengatakan, kelemahan tersebut diantara lain belum kehadiran database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak diselenggarakan melalui baik serta keberadaan perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terkandung risiko masyarakat miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan tidak perlu bayar karena tidak tercakup pada program jamkesmas dan jamkesda.
selain tersebut banyak penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum sesuai melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas di 2010 juga 2011, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing perut - Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing
menurut dia, kelemahan tersebut mampu menganggu lokasi web jamkesmas serta jamkesda untuk memenuhi hak warga miskin yang tidak bisa, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan penduduk dalam pilihan properti sakit milik pemerintah juga menemukan kehadiran ketidakefisienan di keuntungan perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit yang diperiksa, cuma Salah satu rsud yang telah efektif pada membangun pelayanan obat pada instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi yang belum mengikuti tujuan semua tahapan.
selain tersebut, baru ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan yang tidak sesuai standar oleh karenanya pelayanan tak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan warga yang bermutu, alami, efisien dan terjangkau oleh karenanya rumah sakit publik harus berbenah agar meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan demikian, telah semestinya tak ada penduduk dan tak mampu dilayani dengan menarik oleh properti sakit, terutama properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data lalu, pemerintah telah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit selama semua indonesia.