Legislator: utamakan unsur perlindungan dalam RUU PPILN

anggota komisi iii dpr eva kusuma sundari mengimbau pemerintah agar mengutamakan zat perlindungan selama revisi rancangan undang-undang (ruu) perlindungan pekerja indonesia dalam luar negeri (ppiln) untuk memberi perlindungan optimal bagi pekerja migran.

judulnya saja telah perlindungan pekerja indonesia dalam luar negeri dengan begini pasal-pasal dan harus diutamakan harus mencakup aspek perlindungan kepada tenaga kerja, kata eva dalam acara media briefing: sosialisasi pokok-pokok pikiran mengenai revisi ruu perlindungan pekerja indonesia di luar negeri (ppiln) dalam gedung lkbn antara, jakarta, rabu.

eva menyatakan dirinya sejauh ini tak puas melalui hasil sementara daripada pembicaraan ruu ppiln antara dpr serta pemerintah, apalagi banyak 58 persoalan yang hilang selama mendaftar inventarisasi masalah (dim) mengenai aspek perlindungan pekerja migran.

saya tak puas melalui dim daripada dpr, tapi saat aku membaca dim dari pemerintah lebih tidak puas lagi. tersebut sebab ada 58 keuntungan dari dim yang hilang, dimana tersebut memuat aspek-aspek perlindungan hukum kepada kaum pekerja migran, ujarnya.

Informasi Lainnya:

terkait keuntungan itu, dia mengatakan, pemerintah berargumen kiranya perlindungan kepada tenaga kerja dapat merujuk pada uu ketenagakerjaan no.13 tahun 2003.

selanjutnya, anggota panja ruu ppiln itu menuturkan kiranya pembahasan ruu tersebut antara pemerintah juga dpr sempat berjalan alot karena kedua bagian berbeda pendapat tentang judul ruu itu.

anggota panja menginginkan judul seperti yang diusulkan dpr, yakni mengutamakan kata perlindungan, namun pemerintah ingin menggunakan tutur penempatan di judul ruu itu.

argumen dari kemenakertrans kiranya aspek perlindungan kepada pekerja migran nantinya akan dimasukkan di pasal-pasal dibawah. padahal, di undang-undang dikatakan judul tersebut menggambarkan isi utama daripada pasal maka, bila tutur `penempatan` diutamakan, bisa jadi penempatan pekerja migran tidak perlindungan daripada negara, katanya.

sepertinya kemenakertrans tidak niat berkomitmen melindungi pekerja migran kita. daripada judul undang-undang saja sudah tak bisa melindungi, papar eva menambahkan.

dia menekankan bahwa pemerintah telah wajib berperan melindungi semua warga negara indonesia, terlebih para pekerja migran, melalui pembuatan serta diaplikasikannya undang-undang.

saya mendorong untuk pemerintah kembali berperan selama memberi perlindungan serta kesejahteraan kepada pekerja migran indonesia dengan mempunyai mekanisme yang baik dan tidak menjebak, katanya.

oleh sebab itu, dia harapkan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi (kemenakertrans) mampu meningkatkan etika kerja pada menangani hal-hal yang berkenaan melalui perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja selama luar negeri.

misalnya, dia menyarankan kemenakertrans untuk mengerjakan sertifikasi bagi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) sebab dia menilai kini ini banyak pjtki nakal.

selama ini, saya pilih kinerja pjtki yang buruk malahan menyumbang masalah maka pemerintah harus terserah berperan dan tidak sepenuhnya memberikan masalah perlindungan pekerja migran pada mereka, katanya.

dalam hal ini, kemenakertrans harus mengawasi pjtki melalui ketat. lalu, pjtki lah yang bertugas menerima kemenakertrans, serta bukan sebaliknya, kata eva.

sebelumnya, pimpinan panja ruu ppiln, soepriyatno menyatakan kiranya prinsip utama selama revisi ruu tersebut adalah meningkatkan minimnya perlindungan di uu tenaga kerja dan lama.

dalam undang-undang yang berlalu tersebut mayoritas hanya membuat soal penempatan serta mengesampingkan perlindungan. efek sampingnya pada praktik, pemerintah memberikan perlindungan tki terhadap bagian swasta yang tergolong memberi perlindungan sangat lemah, katanya.