juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi mengatakan rencana dpp partai keadilan sejahtera (pks) melaporkan penyidik ke mabes polri, tidak akan mengganggu upaya penyitaan kendaraan yang diduga terkait mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
tidak terganggu melalui (rencana-red) laporan tersebut, tutur johan budi dengan pesan singkat dan diterima pada jakarta, senin dini hari.
pernyataan johan itu tenntang rencana dpp pks mencatat penyidik kpk ke mabes polri, dan upaya kpk menyita sejumlah kendaraan di dpp pks yang diduga mengenai mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
johan menyatakan belum tahu persis rencana penyitaan yang hendak dilakukan penyidik kpk, di senin. tapi dia memperkirakan penyitaan mau diselenggarakan siang atau sore hari.
Informasi Lainnya:
belum hapal saya persisnya. sudah rencananya besok (senin, 13/5-red) siang serta sore, ujar dia.
sebelumnya penyidik kpk sudah berupaya menggarap penyitaan terhadap sederat kendaraan dalam dpp pks selama senin (6/5), karena diduga mengenai tindak pidana pencucian biaya yang diselenggarakan mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
kala tersebut penyidik gagal menggarap penyitaan sebab mengaku dihalang-halangi petugas keamanan dpp pks. penyidik akhirnya hanya menyegel mobil tersebut.
di pihak lain, pengurus dpp pks mengatakan berniat mencatat para penyidik kpk ke mabes polri, karena menilai proses penyitaan kendaraan dan dilakukan penyidik kpk tak pas prosedur, yakni tak menggandeng surat penyitaan.
sementara itu tenntang rencana penyitaan kendaraan milik luthfi hasan, ketua bidang humas dewan pengurus pusat (dpp) pks mardani ali sera sebelumnya menyampaikan kiranya dpp pks sudah berulang-ulang mempersilakan kpk menyita mobil dan menurut lembaga tersebut ingin dibuat barang bukti.
tentunya dengan berkoordinasi melalui kuasa hukum dan juga pengurus dpp pks karena tanpa diketahui mobil itu banyak disana, dan disertai surat penyitaan yang sah, ujar mardani ali melalui keterangan tertulis dan diterima pada jakarta, minggu (12/5).
dia menyesalkan sikap juru bicara kpk johan budi dan melempar keterangan bahwa terjadi penolakan oleh pks di proses penyitaan tersebut. hal itu menurut dia dinilai mengaburkan kejadian di lapangan dan menunjukkan oknum petugas kpk tidak membawa surat-surat penyitaan dan tak dapat menunjukkan kendaraan mana saja dan mau disita.
hal itu berdasarkan mardani, mau menimbulkan polemik hukum yang lebih panjang manakala akan tetapi mobil dan disita bukanlah mobil tersangka yang dimaksud.
pks meminta kpk supaya membuka fungsi pemberantasan korupsi dengan lebih komprehensif melalui tatacara yang legal dan santun.
kekuasaan yang besar tak mesti diikuti dengan arogansi juga sok kuasa, ujar mardani.