Reformasi BPN belum maksimal

anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan baik sebab masih ada konflik pertanahan.

saya kira, mesti dilaksanakan evaluasi pada kinerja bpn. ya tergolong kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). dengan konseptual, bolehlah. namun implementasinya, belum ada, papar yasona pada jakarta, minggu.

dia mengkritik praktik percaloan serta mafia tanah dan belum berhasil diberantas bpn.

banyak catatan perihal ini. contohnya batas tanah, sering menjadi pemicu sengketa. belum dulu sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn harus bersihkan lagi internalnya, papar dia.

Informasi Lainnya:

anggota dpr ri dari fpdip dan mempertanyakan tim 11 bentukan bpn yang bertugas melaksanakan sengketa tanah di berbagai daerah dan tetapi tidak menunjukkan hasil dan baik.

sampai saat ini, aku belum dengar ada konflik agraria yang diselesaikan. padahal, tambah berlarut persentasi tanah dengan begini tambah complicated. karena nilai keekonomisan tanah semakin tinggi, papar dia.

wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tidak banyak sinkronisasi dalam internal bpn. akibatnya, terdapat 632 aturan dan tumpang, serta itu harus diselesaikan, papar dewi.

masih maraknya sengketa agraria, menurut dewi, adalah bentuk kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah baru terselesaikan 60 persen. mirisnya lagi, 30 sk dan dikeluarkan bpn tentang tanah terlantar, 11 diantaranya digugat.